Subbag Layanan Administrasi Kepegawaian

Pemberhentian PTU Non-ASN dan PTTU

Pemberhentian PTU non ASN dan PTTU
Pemberhentian BUP atau Sanksi Berat non-ASN
Pemberhentian PTTU

Apa itu Pemberhentian PTU non-ASN dan PTTU?

PTU non-ASN adalah pegawai tetap di Universitas Diponegoro (Undip) yang diangkat oleh Rektor dan memiliki nomor induk pegawai, namun tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan Peraturan Rektor Undip No. 13 Tahun 2021 Pasal 1 poin 26. Sementara itu, PTTU merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk bekerja di Undip dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja, yang mencakup Pegawai Kontrak, Pegawai Mitra, dan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 poin 28 peraturan yang sama.

Jenis Pemberhentian PTU Non-ASN dan PTTU

Pemberhentian PTU non-ASN dan PTTU memiliki jenis dan alasan yang berbeda, sesuai dengan status kepegawaian mereka

PTU Non-ASN

Pemberhentian PTU non-ASN mengikuti ketentuan yang berlaku untuk PTU ASN, kecuali ditentukan lain oleh Rektor (Peraturan Rektor Undip No. 13 Tahun 2021, Pasal 34 ayat (2)). Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020, jenis pemberhentian untuk PNS (yang menjadi acuan) meliputi:

  • Atas Permintaan Sendiri
  • Mencapai Batas Usia Pensiun
  • Perampingan Organisasi
  • Tidak Cakap Jasmani/Rohani
  • Meninggal Dunia
  • Tindak Pidana
  • Pelanggaran Disiplin
  • Keterlibatan Politik
  • Lain-lain

Pegawai Tidak Tetap Undip

Pemberhentian PTTU diatur oleh ketentuan dalam perjanjian kontrak kerja mereka (Peraturan Rektor Undip No. 13 Tahun 2021, Pasal 34 ayat (3)). Untuk Pegawai Mitra, pemberhentian ditentukan oleh keputusan Rektor (Pasal 34 ayat (4)). Jenis pemberhentian meliputi:

  • Berakhirnya Kontrak
  • Tidak Diperpanjang
  • Pelanggaran Kontrak
  • Kesepakatan Bersama
  • Keputusan Rektor

Persyaratan Pengusulan Pemberhentian PTU Non-ASN dan PTTU?

Persyaratan mengikuti prosedur untuk PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020:

  • Pengunduran Diri: Pegawai harus mengajukan surat permohonan tertulis, yang dapat ditunda atau ditolak jika pegawai terlibat dalam proses hukum atau disiplin.
  • Pensiun: Tidak memerlukan usulan dari pegawai; proses dimulai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan usia.
  • Ketidakmampuan Kesehatan: Memerlukan laporan pemeriksaan kesehatan dari tim medis.
  • Tindak Pidana: Memerlukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Pelanggaran Disiplin: Memerlukan bukti pelanggaran dan hasil investigasi disiplin.
  • Lain-lain: Misalnya, bukti ketidakpatuhan seperti tidak melapor setelah cuti.

Persyaratan ditentukan oleh kontrak kerja, mencakup:

  • Pemberitahuan tertulis dalam periode tertentu (misalnya, 30 hari sebelum pemberhentian).
  • Pemenuhan kondisi tertentu, seperti penyelesaian tugas atau evaluasi kinerja.
  • Untuk Pegawai Mitra, keputusan Rektor dapat menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan kebutuhan institusi.

Syarat Dokumen Persyaratan
Pengusulan Pemberhentian PTU Non-ASN dan PTTU

Syarat Dokumen Persyaratan Pengusulan Permberhentian PTU Non-ASN dan PTTU:

Nama Berkas/ DokumenBUPPensiun Dini Pensiun MeninggalUzur
Surat Pengantar dari Pimpinan Fakultas/ Unit

✅

✅

✅

✅
Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (dIsediakan di Unit)

✅

✅

✅

✅
Daftar Susunan Keluarga dan Kartu Keluarga

✅

✅

✅

✅
Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (disediakan di Universitas)

✅

✅

✅

✅
Surat Pernyataan Tidak Sedang Proses Pidana (disediakan di Universitas)

✅

✅

✅

✅
Formulir Permintaan Pembayaran Taspen (disediakan di Universitas)

✅

✅

✅
Fotokopi KARPEG dan NIP Baru

✅

✅

✅

✅
Fotokopi SK CPNS, SK Pangkat Terakhir, dan SK KGB Terakhir

✅

✅

✅

✅
Fotokopi Surat Nikah (Legalisir KUA)

✅

✅

✅

✅
Fotokopi Akte Kelahiran Anak

✅

✅

✅

✅
Surat Keterangan Masih Kuliah/ Sekolah (>21 Tahun)

✅

✅

✅

✅
Surat Keterangan Kematian Pasangan (Legalisir Camat)

✅

✅

✅

✅
Fotokopi SKP 1 Tahun Terakhir

✅

✅

✅

✅
Pas Foto 3x4 (7) Lembar (Soft File)

✅

✅

✅

✅
Fotokopi KTP

✅

✅

✅

✅
Surat Keterangan Tempat Tinggal Setelah Pensiun

✅

✅

✅

✅
Surat Keterangan Janda/ Duda

✅

✅

✅

✅
Surat Permohonan Pensiun Dini

✅
Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Pekerjaan

✅
Surat Keterangan Telah Mengembalikan Barang Milik Negara

✅
Surat Keterangan Kematian PNS

✅
Akta Kematian

✅
Surat keterangan Dokter Pemerintah yang ditunjuk tentang uzur PNS

✅

Kelengkapan Berkas Pemberhentian Sanksi Berat PTU Non ASN:

  • Surat Pengantar dari Pimpinan Fakultas atau Unit;
  • Daftar Riwayat Hidup / pekerjaan;
  • Fotocopy SK CPTU, SK PTU dan SK Pangkat Terakhir;
  • Fotocopy SKP 1 tahun terakhir;
  • Pas Foto 3x4 2 lembar (Soft File);
  • SK Hukuman Disiplin Tingkat Berat;
  • SK Pemberhentian.

Dasar Peraturan

Dasar Peraturan Pengusulan PTU non-ASN dan PTTU adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (unduh)
  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (unduh)
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (unduh)
  • Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (unduh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (unduh)
  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (unduh)
  • Surat Kepala BKN Nomor MP.01.04/SD/D/2022 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SI ASN) (unduh)
  • Surat Kepala BKN Nomor K.26-30-V.105-3-99 tentang Wewenang Pemberhentian PNS (unduh)
  • Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 (unduh)
  • Peraturan Rektor Undip Nomor 13 Tahun 2021 (unduh)
  • Peraturan Rektor Undip Nomor 14 Tahun 2019 (unduh)
  • Peraturan Rektor Undip Nomor 4 Tahun 2021 (unduh)
  • Peraturan Rektor Undip Nomor 1 Tahun 2024 (unduh)
  • Peraturan Rektor Undip Nomor 13 Tahun 2024 (unduh)
Instagram Youtube Tiktok

Kontak

Jam Layanan

Senin-Kamis : 07.30 – 16.00 WIB
(Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB)
Jumat 07.30 – 16.30 WIB
(Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB)

Kantor

Copyright © 2025 Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro