Sub bagian Layanan Administrasi Kepegawaian

Penetapan Pegawai Tetap Undip ASN dan non-ASN

Apa itu PTU ASN dan PTU non ASN?

Universitas Diponegoro (Undip) memiliki sistem kepegawaian yang mengatur penetapan pegawai tetap, yang terdiri dari Pegawai Tetap Undip (PTU) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PTU non-ASN. Informasi ini disusun berdasarkan dokumen resmi, yaitu Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Diponegoro dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk memberikan panduan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan PTU ASN dan PTU non-ASN

PTU ASN

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan digaji sesuai peraturan yang berlaku.

  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.

PTU Non-ASN

Pegawai dengan perjanjian kerja tetap di Undip yang tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK, diangkat oleh pejabat berwenang untuk bekerja secara aktif di Undip tanpa batas waktu kontrak.

Apa saja Syarat Pengusulan PTU ASN dan PTU non-ASN?

Syarat pengusulan untuk menjadi pegawai tetap Undip berbeda antara PNS dan PTU non-ASN, sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Pengusulan ASN di Undip mengikuti peraturan perundang-undangan nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Syarat umum meliputi:

  • Warga negara Indonesia.
  • Tidak memiliki catatan kriminal dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya.
  • Memiliki pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai jabatan.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Tidak berstatus sebagai anggota TNI/Polri.
  • Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang mencakup pengumuman lowongan, penerimaan lamaran, seleksi administrasi, dan uji kompetensi.

Syarat pengusulan PTU Non-ASN diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021. Syarat umum meliputi:

  • Warga negara Indonesia.
  • Tidak memiliki catatan kriminal dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
  • Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN atau pegawai swasta.
  • Memiliki pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai jabatan.
  • Sehat jasmani dan rohani.
  • Tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri.
  • Bersedia menjalani masa percobaan minimal 1 tahun sebagai calon pegawai tetap sebelum diangkat secara resmi.
  • Syarat lain sesuai kebutuhan jabatan.

Terdapat persyaratan khusus bagi pengusulan pegawai tetap Undip sebagai dosen atau tenaga kependidikan.

  • Pendidikan minimal Magister atau setara di bidang yang relevan.
  • Lulusan universitas dan program studi terakreditasi BAN-PT dengan peringkat minimal “Baik Sekali” atau “B” untuk lulusan dalam negeri.
  • Untuk lulusan luar negeri, diperlukan sertifikat penyetaraan dari kementerian terkait.
  • Kemampuan bahasa Inggris minimal setara TOEFL 500.
  • Usia maksimal 35 tahun saat pengangkatan, atau 64 tahun untuk dosen kontrak, dengan pengecualian untuk konversi status atau rekrutmen khusus.
  • Kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai ketentuan Rektor.
  • Usia maksimal 35 tahun saat pengangkatan, atau 57 tahun untuk tenaga kependidikan kontrak, dengan pengecualian serupa.

Syarat Dokumen Usulan

PTU ASN

Dokumen untuk pengusulan PNS mengikuti standar nasional yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dokumen umum yang biasanya diperlukan meliputi:

  • Formulir pendaftaran.
  • Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir.
  • Kartu identitas (KTP).
  • Surat keterangan sehat dari dokter.
  • Dokumen lain sesuai kebutuhan seleksi nasional.

PTU non-ASN

Dokumen untuk pengusulan PTU non-ASN diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2021 dan mencakup:

  • Bukti kewarganegaraan Indonesia (misalnya, fotokopi KTP).
  • Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
  • Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai ASN atau pegawai swasta.
  • Ijazah dan transkrip nilai yang menunjukkan kualifikasi pendidikan.
  • Sertifikat atau bukti kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang relevan.
  • Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
  • Surat pernyataan tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri.
  • Dokumen lain sesuai kebutuhan jabatan

Dasar Peraturan PTU ASN & PTU Non-ASN

Dasar Peraturan Usulan Pegawai Tetap Universitas Diponegoro adalah sebagai berikut:

Instagram Youtube Tiktok

Kontak

Jam Layanan

Senin-Kamis : 07.30 – 16.00 WIB
(Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB)
Jumat 07.30 – 16.30 WIB
(Istirahat: 11.30 – 13.00 WIB)

Kantor

Copyright © 2025 Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Diponegoro