Pembinaan Perceraian

Subbag Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan

Apa itu Pembinaan Perceraian?

Pembinaan Perceraian adalah proses pengelolaan perceraian di kalangan PNS yang mencakup izin, pemberitahuan, upaya rekonsiliasi, dan kepatuhan terhadap peraturan khusus. Hal ini bertujuan menjaga integritas dan teladan PNS, sebagaimana diatur dalam PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990, dengan menekankan pentingnya PNS sebagai contoh dalam kehidupan keluarga dan mencegah perceraian sebisa mungkin.

Jenis Pembinaan Perceraian

Jenis pembinaan perceraian dibagi berdasarkan peran PNS dalam proses perceraian, yang terlihat dari perbedaan prosedur untuk penggugat dan tergugat:

Permohonan Izin Perceraian

Berlaku untuk PNS yang berniat mengajukan gugatan perceraian (sebagai penggugat). Proses ini mensyaratkan izin dari pejabat berwenang sebelum PNS dapat melanjutkan ke pengadilan, sesuai PP No. 45/1990 Pasal 3, yang mensyaratkan permohonan tertulis dengan alasan lengkap.

Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian

Berlaku untuk PNS yang menerima gugatan perceraian (sebagai tergugat). PNS wajib memberitahu pejabat dalam waktu tidak lebih dari enam hari kerja sejak menerima gugatan, juga diatur dalam PP No. 45/1990 Pasal 3.

Apa Syarat Pembinaan Perceraian?

Syarat pengusulan bervariasi berdasarkan jenis:

Untuk Permohonan Izin Perceraian (PNS Penggugat):

PNS harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat berwenang, disertai alasan rinci yang jelas, seperti yang diatur dalam PP No. 10/1983 Pasal 3. Alasan harus sesuai dengan hukum, tidak boleh karena cacat badan atau penyakit pasangan (PP No. 10/1983 Pasal 7), dan tidak bertentangan dengan ajaran agama atau akal sehat.
Pejabat akan mempertimbangkan permohonan dan berusaha merukunkan pasangan, baik secara langsung maupun melalui delegasi, sesuai PP No. 10/1983 Pasal 6.
Keputusan harus diberikan dalam waktu tiga bulan sejak permohonan diterima, seperti diatur dalam PP No. 10/1983 Pasal 13.

Subbag Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan